SBNEwsJAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bahwa kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan masih dalam batas yang sehat hingga tahun 2024, meskipun laporan kinerja terkini menunjukkan adanya defisit pembiayaan sebesar Rp7,14 triliun terkait pendapatan pada 2024 serta penurunan aset menjadi Rp82,4 triliun.
Rizky Anugrah, Juru Bicara BPJS Kesehatan, menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2024, realisasi aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebagai indikator utama tetap tercatat positif, sekitar Rp49,52 triliun.
“Realisasi kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan hingga tahun 2024 masih menunjukkan angka positif, sekitar Rp49,52 triliun. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kesehatan keuangan aset DJS dihitung berdasarkan aset bersih DJS,” kata Rizky kepadaBisnis, Jumat (4/7/2025).
Ia menjelaskan, sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku, kondisi keuangan aset DJS dinilai berdasarkan kemampuan aset bersih untuk menanggung perkiraan pembayaran klaim selama minimal 1,5 bulan hingga maksimal 6 bulan ke depan.
“Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan keuangan Program JKN masih dalam keadaan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebesar 3,4 bulan klaim bulanan,” jelas Rizky.
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa defisit BPJS Kesehatan menjadi tanda peringatan bagi kelangsungan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Ia menjelaskan bahwa kondisi defisit sebenarnya sudah mulai terlihat pada tahun 2023, ketika klaim melebihi 100% dari penerimaan iuran meski secara keseluruhan masih dalam posisi surplus. Pada tahun 2025 ini, defisit diperkirakan akan semakin membesar karena rasio klaim diprediksi mencapai 111%.
“Persentase ini sudah melebihi batas 100%. Jika dibiarkan terus-menerus, aset bersih akan terkuras habis,” ujar Timboel kepada Bisnis, Jumat (4/7/2025).
Sebagai informasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat defisit sebesar Rp7,14 triliun selama tahun 2024, setelah sebelumnya lima tahun berturut-turut mengalami surplus. Keadaan ini menjadi tanda peringatan bagi keberlanjutan sistem jaminan sosial kesehatan nasional.
Defisit muncul akibat kenaikan beban jaminan kesehatan yang signifikan, mencapai Rp174,9 triliun pada 2024, atau naik 10,13% dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp158,85 triliun. Di sisi lain, beban operasional juga mengalami peningkatan dari Rp4,32 triliun menjadi Rp5,77 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 33,56%.
Di sisi lain, pendapatan dari iuran hanya meningkat dari Rp151,69 triliun menjadi Rp165,34 triliun. Pendapatan dari investasi justru mengalami penurunan, dari Rp5,7 triliun menjadi Rp5,3 triliun, begitu juga dengan pendapatan lainnya termasuk saldo kapitasi (Silpa) yang ikut turun. Sebagai akibatnya, total Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang terkumpul hanya sebesar Rp171 triliun, lebih rendah dibandingkan total beban yang mencapai Rp178,85 triliun. Situasi ini menyebabkan aset DJS menurun dari Rp94,27 triliun menjadi Rp82,4 triliun, terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dari Rp52,27 triliun menjadi Rp32,42 triliun.
Timboel berpendapat bahwa penghapusan sekitar 7,5 juta peserta JKN yang termasuk dalam kategori penerima bantuan iuran akan memberikan tekanan tambahan pada kinerja keuangan BPJS Kesehatan pada tahun 2025. Di sisi lain, sebanyak 50% atau sekitar 15 juta peserta mandiri masih memiliki tunggakan iuran, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap skema pembayaran iuran serta kemampuan membayar (ability to pay) peserta.
“Peserta mandiri perlu dinilai kemampuan membayarnya. Sekitar separuhnya menunggak lantaran iuran mereka naik cukup tinggi dalam dua kali penerbitan perpres. Jika tidak ditangani, potensi defisit tambahan bisa semakin besar,” katanya.
Untuk mengatasi defisit dan menjaga keberlanjutan program JKN, Timboel menyarankan pemerintah agar menerima kenaikan iuran dari DJSN bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Perlu diketahui, iuran peserta PBI selama ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebesar Rp42.000. Sementara itu, peserta kelas III yang setara dengan PBI membayar iuran sebesar Rp35.000, dengan subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000.
“Untuk menyelamatkan JKN, jangan sekadar mengeluh soal kenaikan iuran PBI, sebab untuk peserta mandiri kenaikan tersebut masih bisa diperdebatkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan hilangnya kontribusi dari pajak rokok yang sebelumnya tercatat dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan tetapi kini tidak lagi muncul. Padahal, menurut ketentuan yang berlaku, pajak rokok memiliki potensi menghasilkan pendapatan hingga Rp6 triliun untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan.
“Pajak rokok dikenakan karena adanya cukai. Jangan dicoba untuk mengakalinya, sebab itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang,” katanya menambahkan.
Selanjutnya, Timboel mengatakan bahwa pendapatan dari segmen pekerja penerima upah (PPU) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan masih berpotensi meningkat akibat penyesuaian upah tahunan. Ia juga menilai bahwa Perpres yang memisahkan peserta PBI dan kelas III dalam besaran iuran adalah kebijakan yang sah, namun permasalahan tunggakan iuran kelas III yang cukup besar juga perlu segera diatasi.