kaingnews.CO.ID, JAKARTA —Kecerdasan buatan atau akal tiruan (AI) kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ritme kehidupan manusia di era modern. Tidak hanya menjadi topik yang dibicarakan di Silicon Valley atau laboratorium universitas ternama, AI kini hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari rekomendasi tontonan di platform streaming, chatbot layanan pelanggan, pengedit foto dan video, teman berbagi cerita, hingga sistem prediksi cuaca dan aplikasi pendidikan.
Namun, di balik potensi perubahan yang besar, AI juga membawa tantangan etika yang memerlukan perhatian khusus. Apakah kita sedang membuka pintu menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan semakin inklusif, atau justru mengikuti jalur sempit menuju ketergantungan, pengaruh, dan bias yang sistematis? Masalah ini semakin mendesak ketika melihat fenomena generasi muda pelajar bahkan guru yang mulai menggunakan AI, baik sebagai alat bantu belajar, maupun sebagai cara untuk mencari jalan cepat yang cenderung menyalahi aturan.
Saat berita mengenai AI yang mampu menulis esai, menganalisis data medis, hingga menciptakan konten multimedia dalam hitungan detik menjadi viral dan muncul di beranda media sosial kita belakangan ini, muncul pertanyaan penting, yaitu di mana batas antara inovasi dan pelanggaran etika? Bagaimana seharusnya masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah Indonesia merespons gelombang AI ini secara bijak?
Pandangan ini berupaya memanggil pembaca untuk tidak hanya terpukau oleh kemajuan teknologi AI, tetapi juga bersikap kritis terhadap dampak etis, sosial, dan strategisnya. Dengan merujuk pada prinsip etika AI yang dibuat oleh Luciano Floridi dalam bukunyaEtika, Tata Kelola, dan Kebijakan dalam Kecerdasan Buatan. Menganalisis contoh kegagalan etika AI di dunia, serta menawarkan pandangan mengenai pentingnya pengembangan AI yang didasarkan pada komunitas ahli, tulisan ini berharap dapat memicu diskusi masyarakat tentang arah perkembangan AI di Indonesia.
Di sepanjang sejarah peradaban manusia, tidak pernah ada teknologi yang berkembang begitu cepat dalam kehidupan sehari-hari seperti AI. ChatGPT, Deepseek, Gemini, Midjourney, Bard, serta berbagai platform AI generatif lainnya kini bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, hanya dengan satu sentuhan.smartphoneAI dapat membantu siswa dalam menyelesaikan soal matematika, merangkum artikel, hingga menerjemahkan teks dalam waktu singkat. Bagi guru, dosen, maupun penulis konten, penggunaan AI mulai digunakan untuk mempercepat pekerjaan, mencari ide, bahkan menyusun materi pembelajaran yang lebih interaktif.
Namun, di balik manfaat yang besar, terdapat ancaman nyata seperti bias algoritma yang dapat menyebabkan diskriminasi, kebocoran informasi pribadi, serta pengaruh terhadap opini masyarakat melaluimicrotargetingpolitik, hingga kehilangan kemandirian manusia dalam membuat keputusan penting. Selain itu, munculnya fenomena “kecurangan digital” di mana siswa menyelesaikan tugas dengan bantuan AI tanpa memahami ilmu yang diajarkan, bahkan guru yang menyusun materi secara instan tanpa penyaringan yang mendalam, hingga industri yang bergantung pada AI tanpa sistem audit yang memadai.
Masalah ini mengingatkan kita pada teka-teki teknologi yang terkenal, di mana setiap kemajuan membawa manfaat sekaligus ancaman. Jika digunakan secara tepat, kecerdasan buatan dapat menjadi “pendorong kemajuan peradaban”. Namun, jika tidak dibatasi oleh etika dan regulasi, AI bisa berubah menjadi alat yang merusak karakter masyarakat dan keadilan sosial.
Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang besar dengan keragaman budaya, sistem pendidikan, serta tingkat literasi digital yang beragam bahkan masih tergolong rendah, perlu banyak belajar dari pengalaman dunia. Keputusan yang kita ambil hari ini dalam mengelola kecerdasan buatan akan menentukan masa depan keadilan sosial, kualitas pendidikan, dan bahkan kedaulatan pengetahuan bangsa.
Di tengah percepatan kemajuan teknologi, pertanyaan mengenai etika kecerdasan buatan semakin mendesak. Luciano Floridi, bersama rekan kerjanya Josh Cowls, merumuskan lima prinsip dasar sebagai landasan etika dalam pengembangan dan penerapan AI, yang kini diadopsi secara luas di tingkat internasional, termasuk oleh Uni Eropa dan organisasi teknologi global. Kelima prinsip tersebut adalahBeneficence (Kebajikan/Manfaat), Non-maleficence (Tidak Membahayakan), Autonomy (Otonomi), Justice (Keadilan), dan Explicability (Keterjelasan/Penjelasan).
Pertama, BeneficenceAI perlu dimanfaatkan untuk menciptakan manfaat nyata bagi manusia dan masyarakat. Di Indonesia, AI bisa berkontribusi dalam mempercepat literasi digital, menyebarkan pendidikan secara merata, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengurangi risiko bencana, serta mendukung pertumbuhan UMKM. Namun, manfaat ini hanya akan terwujud jika pengembangan AI bertujuan untuk kemakmuran bersama, bukan hanya keuntungan sekelompok orang.
Kedua, Non-maleficence. Penggunaan AI tidak boleh menyebabkan kerugian, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Hal ini meliputi perlindungan informasi pribadi, penghindaran bias yang bersifat diskriminatif, hingga larangan penggunaan teknologi AI untuk tujuan jahat seperti deep fake,cyberbullyingatau politik. Belakangan ini muncul berbagai cara penipuan baru yang memanfaatkan AI dengan kerugian finansial yang cukup besar.
Ketiga, AutonomyAI perlu menghargai kemandirian manusia, yaitu kebebasan individu atau kelompok dalam membuat keputusan tanpa campur tangan paksa dari sistem algoritmik. Di bidang pendidikan, prinsip ini penting agar AI tetap berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir kritis, diskusi, dan analisis manusia. AI tidak hanya memberikan jawaban atau solusi, tetapi juga harus menyajikan hasil lain sebagai pilihan alternatif agar manusia sebagai pengguna tetap menggunakan etika dan kemampuan berpikirnya dalam mengambil keputusan.
Keempat, JusticeAI perlu memastikan keadilan dalam pembagian manfaat dan risiko. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang merugi akibat bias data, ketimpangan akses, atau diskriminasi dari sistem AI. Hal ini sangat krusial dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, di mana keragaman suku, agama, dan lapisan sosial harus dihargai oleh setiap inovasi teknologi.
Kelima, Explicability.AI perlu memiliki penjelasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna berhak mengetahui cara kerja AI, sumber data yang digunakan, serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Tanpa kejelasan ini, AI rentan dimanfaatkan untuk menyembunyikan tindakan manipulatif atau pelanggaran hak asasi manusia.
Lima prinsip ini tidak hanya sekadar konsep teoretis. Jika dijalankan secara konsisten, mereka mampu menjadi benteng etika yang kuat dalam tengah arus perkembangan teknologi AI. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip tersebut harus menjadi fokus utama, baik oleh pembuat aplikasi, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun pengguna pribadi.
Banyak peristiwa di dunia yang menunjukkan kegagalan penerapan AI, yang bisa menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Misalnya, algoritma COMPAS di Amerika Serikat, yang digunakan untuk mengevaluasi risiko kambuh dalam sistem peradilan. Namun, sebuah laporan ProPublica (2016) menemukan bahwa sistem ini justru memperkuat prasangka rasial, memberikan skor risiko tinggi secara tidak adil kepada tersangka berkulit hitam. Kejadian ini merupakan contoh nyata dari kegagalan prinsipjustice dan non-maleficence.
Di dunia kesehatan, pemanfaatan algoritmadeep learninguntuk diagnosis penyakit memang menawarkan akurasi yang tinggi. Namun, banyak model bersifatblack boxkeputusannya tidak bisa dijelaskan secara jelas kepada dokter maupun pasien. Hal ini melanggar prinsipexplicabilityyang seharusnya menjadi kewajiban utama dalam pelayanan kesehatan.
Di Tiongkok, sistem social credityang memanfaatkan AI untuk memantau tingkah laku penduduk dan menentukan akses terhadap fasilitas umum menimbulkan pertanyaan besar mengenaiautonomy dan justiceSkor sosial yang dikeluarkan oleh algoritma dapat mengurangi kebebasan individu tanpa adanya mekanisme banding yang adil, terkadang bahkan tanpa penjelasan yang jelas.
Teknologi deepfake menjadi contoh kegagalan prinsip non-maleficence dan justicesekaligus. Video palsu yang sangat meyakinkan telah dimanfaatkan untuk menyebarkanhoax, merusak reputasi, bahkan melakukan pemerasan serta pornografi yang tidak diinginkan.
Di ranah politik, kasus Cambridge Analyticamenunjukkan bagaimana kecerdasan buatan bisa dimanipulasi untukmicrotargetingiklan politik, memengaruhi pandangan masyarakat, serta merusak sistem demokratis. Ini merupakan kegagalan dari prinsip-prinsip dasarbeneficence dan autonomy. Semua contoh di atas mengingatkan kita bahwa kecerdasan buatan jika dibiarkan berkembang tanpa pedoman etis dan pengawasan, bisa menjadi alat yang digunakan untuk diskriminasi, manipulasi, bahkan penindasan.
AI di Pendidikan: Inovasi atau Penipuan?
Di Indonesia, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan kini menjadi fenomena yang sulit untuk ditahan. Di satu sisi, AI memberikan kemudahan dalam akses belajar, membuka berbagai sumber pengetahuan baru, serta menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa AI justru menciptakan ruang bagi tindakan kecurangan akademik yang semakin canggih dan sulit dikenali.
Siswa dapat dengan mudah meminta AI menulis karangan, mengerjakan latihan soal, bahkan menyusun presentasi hanya dalam hitungan detik. Jika dilakukan tanpa pemahaman dan pemikiran mendalam, tindakan ini setara dengan mencontek atau plagiarisme dalam bentuk digital. Akibatnya, generasi muda kehilangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, keaslian, serta semangat belajar.
Pengajar dan para dosen mulai memanfaatkan AI untuk menyusun bahan ajar, merancang soal, atau mencari sumber rujukan. Jika digunakan hanya sebagai “copy-pasteTanpa adanya kurasi, penyesuaian, dan penambahan konteks lokal, kualitas pendidikan dapat menurun. Materi yang disampaikan menjadi umum, tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kehilangan sentuhan pribadi atau nilai pengajaran dari karakter guru atau dosen yang memiliki pengalaman dalam bidang tersebut.
Perspektif etika dalam AI sangat penting dalam situasi ini. AI seharusnya berfungsi untuk memperkuat kemandirian dan kemampuan manusia, bukan menggantikan sepenuhnya. Pemanfaatan AI yang baik dalam pendidikan adalah yang tetap menjunjung integritas, transparansi, serta penguatan kemampuan manusia. Lembaga pendidikan juga perlu menetapkan kebijakan yang tegas, memberikan edukasi tentang etika digital, serta mengembangkan sistem deteksi plagiarisme yang didukung oleh AI.
Berdasarkan dinamika yang terjadi, muncul pertanyaan strategis apakah saatnya Indonesia (dan dunia) mengembangkan AI yang lebih khusus untuk bidang tertentu, dengan data dasar dari komunitas yang ahli dan terpercaya? Jawaban singkatnya adalah sangat perlu. Tren global dalam AI memang menuju pengembangan model-model yang spesifik pada domain, terutama untuk bidang-bidang yang bersifat sensitif, rumit, dan memerlukan otoritas ilmiah, seperti agama, kedokteran, hukum, dan pendidikan.
AI yang khusus memiliki keunggulan seperti akurasi dan kepercayaan, AI yang dibuat dengan data serta validasi dari komunitas pakar jauh lebih tepat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, etika serta kesensitifan dalam bidang tertentu misalnya AI terkait Al-Qur’an dan Hadist, yang tidak hanya perlu benar secara harfiah, tetapi juga sesuai dengan prinsip tafsir, mazhab, serta otoritas ulama. Dalam bidang medis, AI harus berbasisevidence-based medicine.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks yang diberikan: 1. Selanjutnya, kontekstualisasi memungkinkan AI untuk memahami dan merespons sesuai dengan konteks lokal serta kebutuhan khusus, seperti kurikulum pendidikan Indonesia atau sistem hukum nasional. Audit dan verifikasi menjadi lebih mudah karena data dan hasil AI selalu dapat diverifikasi oleh komunitas ahli secara berkala. 2. Dalam hal kontekstualisasi, AI mampu memahami dan memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi setempat serta kebutuhan spesifik, misalnya kurikulum pendidikan Indonesia atau sistem hukum negara. Proses audit dan verifikasi juga lebih sederhana, karena data dan output AI dapat diperiksa dan diverifikasi secara berkala oleh para ahli. 3. Selain itu, AI bisa menyesuaikan diri dengan konteks lokal dan kebutuhan tertentu, seperti kurikulum pendidikan Indonesia atau sistem hukum nasional. Proses audit dan verifikasi lebih mudah dilakukan karena data dan hasil AI selalu dapat diuji dan diverifikasi oleh para ahli secara berkala. 4. Kontekstualisasi memungkinkan AI untuk memahami dan menjawab berdasarkan situasi lokal serta kebutuhan khusus, contohnya kurikulum pendidikan Indonesia atau sistem hukum nasional. Audit dan verifikasi menjadi lebih mudah karena data dan output AI bisa diaudit dan diverifikasi oleh komunitas ahli secara berkala. 5. Dengan kontekstualisasi, AI dapat memahami dan merespons sesuai dengan konteks lokal serta kebutuhan tertentu, seperti kurikulum pendidikan Indonesia atau sistem hukum nasional. Proses audit dan verifikasi lebih mudah karena data dan hasil AI selalu dapat diperiksa dan diverifikasi oleh para ahli secara berkala.
Tantangannya, tentu saja, berada pada pengelolaan data, pembuatan sistem audit, kerja sama lintas disiplin, serta transparansi dan pertanggungjawaban. Namun, inilah langkah maju yang perlu diambil agar AI benar-benar menjadico-pilotyang bisa diandalkan manusia, bukan hanya “asisten digital” yang melepaskan manusia dari tanggung jawab etika.
Apakah pengembangan AI khusus berpotensi membahayakan AI umum seperti ChatGPT dan OpenAI? Faktanya sebaliknya, industri AI global, termasuk OpenAI, mulai fokus pada kerja sama antara model umum dan model khusus. OpenAI sendiri telah meluncurkan fitur Custom GPTs, yang memungkinkan pengguna dan komunitas untuk menciptakan model GPT yang disesuaikan dengan topik tertentu, seperti GPT untuk tafsir Al-Qur’an, AI untuk dokter gigi, atau asisten hukum.
Melalui integrasi API dan plugin, OpenAI juga memberikan kesempatan kerja sama lintas sektor. Banyak aplikasi dan situs web kini memanfaatkanengineGPT yang dirancang khusus untuk kebutuhan komunitas mulai dari sektor kesehatan, hukum, pendidikan, hingga dunia bisnis. Pendekatan serupa juga diterapkan oleh Google, Microsoft, Meta, serta perusahaan AI besar lainnya.
Tujuan masa depan AI adalah sistem yang terbuka dan kolaboratif, model umum tetap menjadi “search enginePengetahuan yang luas, namun dalam penerapan yang memerlukan akurasi, otoritas, dan kepercayaan, AI khusus akan menjadi tulang punggung. Kombinasi antara AI umum dan AI khusus menjadi penting agar manfaat dari AI bisa dimaksimalkan tanpa mengabaikan aspek etika dan kepercayaan masyarakat. ChatGPT dan model sejenis sangat berguna sebagai pintu masuk informasi, alat eksplorasi gagasan, hingga teman belajar.
Namun, dalam bidang-bidang yang sangat kritis seperti fatwa agama, diagnosis medis, dan konsultasi hukum, AI yang didasarkan pada data terverifikasi dan diawasi oleh komunitas ahli merupakan solusi terbaik. Hal ini memastikan bahwa AI benar-benar menjadi mitra kerja sama bagi manusia, bukan menggantikan pemikiran dan otonomi pribadi. Pemerintah Indonesia, universitas, organisasi profesi, serta komunitas teknologi seharusnya mulai menciptakan ekosistem pengembangan AI yang spesifik, termasuk menetapkan standar, kode etik, sistem audit, serta mekanisme pendidikan literasi AI bagi masyarakat.
Untuk mencegah terulangnya kegagalan etika AI yang telah terjadi di berbagai belahan dunia, serta memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, diperlukan adanya peraturan dan standar nasional terkait AI., Pemerintah perlu segera menyusun regulasi nasional yang mengatur perkembangan, penyebaran, dan pemanfaatan AI, dengan mengacu pada prinsip etika global seperti Lima Prinsip Floridi. Selain itu, diperlukan pengembangan AI yang khusus dibuat berdasarkan komunitas para ahli, sektor-sektor penting (agama, pendidikan, kesehatan, hukum) harus mulai mengembangkan AI yang didasarkan pada data yang telah diverifikasi, dengan melibatkan organisasi profesi, ormas, serta lembaga penelitian.
Peningkatan Pemahaman tentang Literasi AI dan Etika Digital,kurikulum pendidikan di berbagai tingkat harus mencakup literasi kecerdasan buatan, termasuk pelatihan etika digital agar masyarakat memahami batasan dan bahaya penggunaan AI. Sistem audit algoritma serta mekanisme pengaduan perlu diterapkan dan dilakukan secara berkala untuk meninjau algoritma dan hasil AI, serta adanya mekanisme pelaporan masyarakat jika terjadi pelanggaran etika atau diskriminasi, sehingga masyarakat memiliki hak untukfeedbackkepada para pengembang atau lembaga pengawas nasional.
Sinergi antara stakeholderpengembangan kecerdasan buatan perlu melibatkan pemerintah, akademisi, sektor industri, komunitas para ahli, serta masyarakat sipil agar hasilnya dapat mencakup semua pihak, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan berikutnya setelah perkembangan AI adalah sistem robotik yang semakin mirip dengan manusia, tentu saja AI juga akan digunakan dalam pengembangan teknologi robotik.
Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang menuju kemajuan, berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, AI menawarkan peluang besar untuk percepatan kemajuan, tetapi di sisi lain, masalah etika dan kesalahan pengelolaan AI dapat menjadi ancaman serius terhadap keadilan sosial serta kualitas peradaban bangsa.
Kunci keberhasilan terletak pada keberanian bangsa ini dalam menetapkan batas etika, membangun AI yang didukung oleh komunitas ahli seperti AI dakwah Islam Aiman Aisha dari kaingnews, serta diperlukan peran pemerintah bersama media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan AI secara bijaksana dan bertanggung jawab.
AI harus menjadi mitra yang memberikan pencerahan dan memperkuat, bukan alat yang membatasi kemandirian serta nilai moral manusia. Menghadapi gelombang teknologi yang sulit dikendalikan, hal yang perlu diperhatikan adalah etika, kemanusiaan, dan keadilan sosial..Karena pada akhirnya, masa depan kecerdasan buatan adalah masa depan negara tersebut sendiri.